Kebebasan Yang Bertanggung Jawab

Moses, anakku yang nomor 4, adalah anak populer di sekolah. Dia idola guru-guru dan ibu-ibu teman-temannya. Sejak pertama kali masuk TK A, namanya langsung dikenal oleh semua guru dan orangtua murid, termasuk orangtua murid TK B. Sekarang, setelah naik kelas ke TK B, dia tetap populer di kalangan orangtua murid baru TK A. 

Setiap kali aku bertemu dengan guru-gurunya, mereka dengan antusias selalu bercerita tentang aktivitas Moses selama di sekolah. Katanya Moses adalah anak yang periang, energik, pemberani, dan ekspresif mengungkapkan keingintahuan dan pendapatnya. Yang jadi nilai tambah, dia tidak nakal dan sangat menyenangkan. Buat aku yang setiap hari berinteraksi dengannya di rumah, hal-hal yang disebutkan gurunya Moses itu, biasa. Setiap hari juga dia seperti itu di rumah. Tapi mendengar pendapat positif dari orang lain tentang Moses, tentu hal yang membahagiakan.

Aku dan suami, memang mendidik anak-anak dengan santai tapi serius. Kami tidak membuat aturan-aturan yang kaku untuk anak-anak. Kami ingin anak-anak kelak tidak takut menyuarakan pendapatnya dan mengekspresikan kemampuannya. Tantangannya adalah, bagaimana supaya kebebasan yang kami ajarkan itu tidak membuat mereka jadi kebablasan.

Kebebasan, memang seperti buah simalakama. Terlalu longgar, bisa kebablasan. Terlalu kaku, bisa memicu pemberontakan. Sudah sering kita mendengar pemberontakan yang terjadi di negara-negara yang memasung kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi bagi warga negaranya. Sering juga kita mendengar berita, tentang mereka yang dilanggar privasinya karena tidak ada batasan jelas yang mengatur, sejauh mana pihak lain boleh mengintervensi wilayah pribadi seseorang.

sumber gambar
Membahas kebebasan berekspresi dan informasi dalam ruang lingkup negara, tentu lebih kompleks, karena negara adalah sebuah institusi besar dengan banyak elemen pendukung. Negara di dunia yang menjadi barometer untuk kebebasan berpendapat dan perspektif demokrasi adalah Swedia. Dampak positif bagi Swedia adalah, negara tersebut mengalami perkembangan yang progresif dari segi perpolitikan.

Bagaimana dengan negara-negara di Asia Tenggara? Salah satu negara ASEAN, Filipina, dikenal sebagai negara yang paling demokratis di Asia. Tahun 1986, setelah people power berhasil menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos, masyarakat di sana mulai merasakan yang disebut dengan kebebasan pers. Tapi sekarang, Filipina dianggap tidak aman untuk para pekerja pers. Pada tanggal 30 Juli 2013, dua orang jurnalis ditembak orang tak dikenal di kawasan Kota Quezon Manila. Menanggapi peristiwa tersebut, UNESCO melalui Direktur Jenderalnya meminta pemerintah Filipina mengusut tuntas penembakan itu dan mengadili pelakunya. Pembunuhan terhadap jurnalis adalah serangan langsung terhadap hak dasar kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk mengakses informasi, demikian pernyataan Irina Bokova, Direktur Jenderal UNESCO.

Undang-undang cybercrime baru di Filipina rencananya akan memberikan kekuasaan tak terbatas kepada negara untuk memantau penguna internet, isi website, dan ancaman penjara untuk warga negara yang menulis  "fitnah". Ancaman penjara ini tentu akan menjadi alat pasung yang berbahaya bagi para pengguna social media. Filipina masuk dalam daftar pengguna Twitter kesepuluh terbesar di dunia. Sebanyak 27 juta warga Filipina memiliki akun Facebook. Menurutku, undang-undang cybercrime baru di Filipina itu nantinya hanya akan menimbulkan ketakutan bagi warga. Suara-suara sumbang dan kritik bagi pemerintah bisa gampang saja dibungkam karena ada undang-undang yang melegalkan. Ketika warga sudah semakin merasa tertekan, bisa terjadi pemberontakan dan kerusuhan. Pemerintah Filipina harus lebih jeli dan berhati-hati sebelum memberlakukan undang-undang cybercrime yang baru ini, karena perkembangan komunikasi dan informasi sekarang sudah sangat berkembang. Penggalangan massa bisa dilakukan hanya dengan 'one click'. Peristiwa tahun 1986, bisa jadi terulang, dan bisa jadi lebih besar.

Menuju Komunitas ASEAN 2015, Filipina dan negara ASEAN lainnya harus menyamakan pandangan mengenai kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi yang diterapkan di negara masing-masing. Jangan sampai ketidaksamaan persepsi menghalangi tujuan bersama untuk menjadi One Vision, One Identity, One Community.

1 comment

  1. setuju.. penting agar asean mempunyai kesamaan pandangan terhadap 'kebebasan berekspresi"..

    ReplyDelete

Hai!
Terima kasih sudah berkunjung dan membaca tulisan-tulisan di blog ini.
Silakan meninggalkan komentar dengan bahasa yang baik, asyik, dan sopan.
Komentar dimoderasi. Komentar anonim dan link hidup dalam komentar, mohon maaf, akan dihapus.
Salam hangat! :)